MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA — Upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui skema pembiayaan alternatif, menjadi perhatian dalam rapat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Dalam forum tersebut, Dr. Agus Syabarrudin memaparkan strategi kolaborasi antara Bank Pembangunan Daerah (BPD), Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), dan SMSI sebagai langkah membuka akses investasi global bagi pemerintah daerah.
Pemaparan tersebut dilatarbelakangi oleh temuan United Nations Development Programme (UNDP) yang menyebutkan bahwa meski regulasi penerbitan obligasi daerah telah tersedia sejak sekitar dua dekade lalu, hingga kini belum ada satu pun pemerintah daerah di Indonesia yang berhasil menerbitkan instrumen pembiayaan tersebut.
Menurut hasil studi tersebut, hambatan utama bukan berasal dari rendahnya minat investor, melainkan keterbatasan kapasitas teknis pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek yang memenuhi standar internasional dan layak investasi (bankable).
Kondisi itu dinilai semakin mendesak menyusul berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 yang mencapai 24 persen atau sekitar Rp226 triliun, sehingga daerah membutuhkan sumber pembiayaan baru untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Dalam paparannya di hadapan jajaran pengurus pusat SMSI di Kantor DPP SMSI, Jalan Veteran II Nomor 7C, Jakarta Pusat, Agus Syabarrudin menegaskan pentingnya membangun ekosistem pembiayaan yang mampu menghubungkan daerah dengan sumber modal internasional.
“Kita tidak bisa membiarkan daerah terus-menerus terbelenggu ketergantungan fiskal, sementara potensi likuiditas global begitu melimpah,” tegas Agus Syabarrudin.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bergerak sendiri untuk menarik investasi global. Karena itu, BPD didorong bertransformasi menjadi Regional Investment Bank yang mampu mendampingi daerah dalam menyiapkan proyek investasi sesuai standar internasional.
Menurut Agus, kehadiran PFII dapat menjadi katalis dalam membuka akses pemerintah daerah terhadap lembaga keuangan global maupun family office yang memiliki minat terhadap proyek-proyek berkelanjutan.
Ia menilai proyek infrastruktur, pengelolaan tata air, hingga berbagai sektor strategis lainnya perlu disusun berdasarkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) agar memiliki daya tarik bagi investor internasional.
Agus juga mengusulkan terbentuknya sinergi tripartit antara Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA), Fundbridge Globalink Investa (FGI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan kapasitas teknis yang selama ini menjadi penghambat penerbitan obligasi daerah.
Dalam skema tersebut, BPD akan memegang sejumlah fungsi strategis, mulai dari melakukan studi kelayakan proyek (feasibility study), menyusun struktur instrumen pembiayaan sesuai regulasi dan standar ESG.
Hingga bertindak sebagai penasihat keuangan (financial advisor) sekaligus lead underwriter dalam proses penerbitan obligasi daerah.
Sementara itu, SMSI diharapkan berperan sebagai mitra strategis dalam memperkuat edukasi dan literasi publik sekaligus mengawal transparansi implementasi pembiayaan daerah melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang.
Agus optimistis kolaborasi tersebut dapat menjadi solusi atas stagnasi penerbitan obligasi daerah yang telah berlangsung selama dua dekade.
Selain memperluas akses investasi global, langkah tersebut diyakini mampu menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur daerah di tengah menurunnya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar daerah memiliki sumber pembiayaan yang lebih mandiri, profesional, dan mampu bersaing di pasar investasi global,” ujar Agus, kepada Pengurus SMSI Pusat. (*)
