MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, melaporkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 hingga Juli telah mencapai 33 persen, sementara realisasi pendapatan telah menyentuh 46 persen.
Kepala BPKAD Kota Makassar, Muhammad Dakhlan, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Realisasi belanja 33 persen. Realisasi pendapatan 46 persen per Juli 2026 ini,” kata Dakhlan saat dikonfirmasi, Sabtu (25/7/2026).
Menurutnya, realisasi belanja APBD tahun ini mengalami kenaikan sekitar 1 persen dibandingkan capaian pada Juli 2025 yang berada di angka 32 persen.
Dakhlan menjelaskan, rendahnya serapan anggaran pada semester pertama merupakan kondisi yang lazim terjadi, terutama karena banyak pekerjaan yang baru dibayarkan setelah progres kegiatan mencapai tahapan tertentu atau selesai dikerjakan.
“Kalau dibandingkan year to year pada tanggal yang sama ada kenaikan 1 persen, tahun lalu 32 persen sekarang 33 persen. Biasanya memang agak rendah di semester pertama karena kegiatan yang berjalan dibayar di akhir tahun,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) dengan realisasi belanja tertinggi, yakni sekitar 46 persen. Sebaliknya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar masih menjadi OPD dengan realisasi belanja terendah, yakni sekitar 14 persen.
“Yang saya tahu terendah Dinas PU sekitar 14 persen, kemudian yang tertinggi Disnaker sekitar 46 persen,” katanya.
Meski demikian, Kepala BPKAD Makassar, Dakhlan belum merinci OPD lain yang realisasi anggarannya masih rendah. Ia menegaskan, dari sisi mekanisme pencairan anggaran tidak terdapat kendala di BPKAD.
“Kalau terkait pembayaran tidak ada kendala. Kendala di masing-masing SKPD bisa ditanyakan langsung ke SKPD,” jelas Kepala BPKAD Makassar, Dakhlan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus melakukan pemantauan terhadap realisasi APBD sesuai arahan Wali Kota Makassar agar serapan anggaran dapat dipercepat.
Menurutnya, memasuki pertengahan tahun, realisasi APBD idealnya sudah berada pada kisaran 40 hingga 45 persen.
“Ini sekarang kan sudah bulan Juli, sudah pertengahan tahun, dan angka idealnya realisasi APBD itu sekitar 40 sampai 45 persen,” ujar Zulkifly.
Namun demikian, ia menegaskan rendahnya realisasi anggaran pada sejumlah OPD tidak serta-merta menunjukkan program belum berjalan. Khusus OPD yang menangani proyek konstruksi, pola penyerapan anggaran umumnya meningkat pada triwulan ketiga karena mengikuti tahapan pelaksanaan pekerjaan.
“Kita harus melihat arus kas dari masing-masing OPD. Arus kas setiap OPD berbeda. Kalau OPD yang menangani konstruksi, biasanya realisasi anggarannya memang berada di triwulan ketiga. Karena itu pada triwulan pertama dan kedua sering terlihat lebih rendah,” jelasnya.
Zulkifly menambahkan, TAPD akan terus melakukan evaluasi terhadap setiap program yang belum berjalan optimal.
Apabila terdapat kegiatan yang dipastikan tidak dapat dilaksanakan hingga akhir tahun, maka OPD diminta memberikan alasan yang jelas sebagai bahan dalam pembahasan perubahan APBD.
“Kalau misalnya ada program yang tidak bisa dilaksanakan harus ada justifikasi apa alasannya. Ini kan sudah memasuki pembahasan perubahan APBD, sehingga kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dapat disesuaikan agar realisasi anggaran di akhir tahun bisa lebih optimal,” pungkasnya. (*)
