MENITNEWS.CO.ID, AMMAN — Gelombang desakan agar pemerintah Kerajaan Yordania segera mengusir seluruh pasukan militer Amerika Serikat beserta serdadu asing lainnya dari tanah air mereka terus menguat. Tekanan publik ini dipelopori oleh lintas kelompok masyarakat yang menilai keberadaan militer asing justru membahayakan posisi negara di tengah memanasnya situasi kawasan.
Lebih dari 130 figur penting dari kalangan tokoh politik, akademisi, budayawan, serikat pekerja, hingga perwakilan suku-suku Arab Yordania secara resmi menyuarakan tuntutan tersebut. Mereka meminta pemerintah memulangkan tentara asing dan segera membatalkan atau setidaknya membatasi kerja sama militer dengan Washington.
Baca juga: Amnesty International Desak AS Tangkap Benjamin Netanyahu jika Masuk Wilayah Amerika
Sikap tegas tersebut ditandai melalui pernyataan bersama yang dirilis pekan lalu. Para tokoh memperingatkan bahwa penempatan pasukan asing telah membuat Yordania berada dalam posisi rentan, baik dari segi keamanan, politik, maupun roda perekonomian nasional. Kehadiran militer luar juga dinilai memperbesar risiko terseretnya Yordania ke dalam arena pertempuran regional yang sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan nasional.
Melalui rilis resmi tersebut, para penandatangan menegaskan bahwa tuntutan yang mereka ajukan berakar dari rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa, terutama ketika melihat eskalasi militer kawasan yang kian tajam. Mereka memandang evakuasi seluruh armada militer asing dari wilayah Yordania sebagai langkah mutlak untuk menjaga keselamatan negara.
Selain itu, perwakilan masyarakat menekankan bahwa penempatan basis tentara Amerika Serikat di wilayah Kerajaan kian membuka peluang terseretnya Yordania ke dalam pusaran konflik kawasan yang sejatinya bukan menjadi bagian dari urusan dalam negeri mereka.
Meningkatnya desakan publik ini tidak lepas dari rangkaian serangan rudal dan drone Iran yang berulang kali menyasar berbagai fasilitas penampung tentara AS di Yordania. Insiden-insiden fatal tersebut tak hanya menimbulkan kerusakan pada aset-aset militer strategis, tetapi juga telah memakan korban jiwa di pihak Amerika.
Eskalasi serangan balasan tersebut memicu perdebatan sengit di tengah publik Yordania. Masyarakat mulai mempertanyakan keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat yang dinilai justru menjadikan wilayah Yordania sebagai sasaran empuk dalam bentrokan bersenjata antara Washington dan Teheran.
Atas dasar pertimbangan keselamatan tersebut, para tokoh kembali mendesak pemerintah Kerajaan Yordania untuk mengevaluasi ulang seluruh kesepakatan keamanan dan militer yang pernah ditandatangani bersama Amerika Serikat. Mereka menuntut agar berkas kerja sama tersebut segera diserahkan kepada Majelis Nasional guna menjalani proses pemeriksaan secara menyeluruh.
Masyarakat sipil bersama para wakil rakyat di parlemen dinilai memiliki hak penuh untuk meneliti setiap rincian komitmen internasional yang berpotensi berdampak langsung terhadap kedaulatan negara serta ketahanan nasional.
Oleh karena itu, pernyataan tersebut meminta parlemen Yordania segera menggelar sidang untuk menentukan apakah perjanjian militer dengan AS perlu dibatalkan atau dibatasi. Keterbukaan informasi dan transparansi publik terkait isi poin-poin kerja sama tersebut juga dituntut untuk dibuka secara terang-benderang. (*)
