MENITNEWS.CO.ID, PANGKEP — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep memprioritaskan penguatan cadangan pangan serta memperbaiki kondisi fiskal daerah.
Desakan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD yang membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang A Kantor DPRD Pangkep itu dihadiri Wakil Bupati bersama jajaran pemerintah daerah serta seluruh fraksi DPRD.
Ketua DPRD Pangkep, Haris Gani, mengatakan pembentukan regulasi mengenai cadangan pangan menjadi langkah strategis untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama saat terjadi kondisi darurat.
Menurutnya, Kabupaten Pangkep yang berpenduduk sekitar 363.450 jiwa memiliki potensi pangan dari sektor pertanian, khususnya produksi padi dan jagung. Potensi tersebut perlu didukung dengan sistem cadangan pangan yang kuat agar mampu menjamin ketahanan pangan masyarakat.
“Mayoritas peserta rapat dari berbagai fraksi menegaskan pentingnya penyelenggaraan cadangan pangan agar kita mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya yang berada di kepulauan dan daerah terpencil,” ujar Haris Gani saat memimpin rapat paripurna.
Ia menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan cadangan pangan agar berjalan sesuai tujuan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Senada dengan itu, Perwakilan Fraksi Gerindra, Ririn Prakarsa, menekankan pentingnya pengawasan secara ketat terhadap pengelolaan stok pangan daerah. Menurutnya, cadangan pangan harus menjadi solusi nyata ketika masyarakat menghadapi bencana maupun situasi darurat lainnya.
“Kita harus mengawasi secara ketat dan berkala soal cadangan pangan daerah ini. Harus benar-benar hadir sebagai solusi ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. Distribusinya harus cepat, tepat sasaran dan tidak boleh terkendala karena faktor geografis,” tegasnya.
Selain membahas cadangan pangan, rapat paripurna juga mengulas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025. Dalam pembahasan tersebut, Fraksi Golkar memberikan perhatian khusus terhadap kondisi fiskal daerah, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Perwakilan Fraksi Golkar, Budiamin, meminta kepala daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Mappatuwo yang dinilai belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Kami minta Kepala Daerah mengevaluasi menyeluruh terhadap Perumda Mappatuwo yang dinilai tidak produktif. Jangankan untuk pemasukan buat daerah, untuk menghidupi dirinya sangat sulit,” ujarnya.
Perumda Mappatuwo diketahui mengelola berbagai sektor usaha strategis milik daerah, mulai dari kawasan wisata dan aset daerah, sektor energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBBN), penyediaan tenaga kerja alih daya di PT Semen Tonasa, hingga pengelolaan sektor pertambangan, pelabuhan, pelayaran, industri, serta kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas.
Melalui pembahasan dua Ranperda tersebut, DPRD berharap Pemerintah Kabupaten Pangkep dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan fiskal daerah sehingga mampu mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (*)
