MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Tim Nasional Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) menggelar Rapat Koordinasi Uji Coba Automatic Approval Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) serta Evaluasi National Logistics Ecosystem (NLE) di Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. Agenda yang bertempat di Kantor Makassar New Port tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 3 hingga 5 Agustus 2026, dengan menghadirkan para pemangku kepentingan sektor logistik dan kepelabuhanan nasional.
Langkah strategis ini dirancang untuk mengakselerasi transformasi digital pada layanan kepelabuhanan, memangkas potensi biaya logistik tinggi, serta meningkatkan transparansi operasional kapal. Di samping itu, integrasi teknologi ini ditujukan untuk menutup celah praktik pungutan liar dalam pengurusan izin pergerakan kapal.
Automatic Approval SPOG sendiri merupakan mekanisme penerbitan persetujuan olah gerak kapal secara otomatis oleh Syahbandar. Inovasi digitalisasi milik STRANAS PK ini merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan.
Penerapan otomasi SPOG di Pelabuhan Utama Makassar mencatatkan pelabuhan ini sebagai lokasi kedua di Indonesia yang mengadopsi sistem tersebut. Pemerintah mengagendakan perluasan sistem berbasis digital ini ke berbagai pelabuhan lain secara bertahap.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (4/8/2026) tersebut dihadiri Koordinator Harian STRANAS PK Herda Helmy Jaya, Kepala KSOP Utama Makassar Jhon Kennedy, serta perwakilan asosiasi penyedia jasa kepelabuhanan seperti INSA dan ISAA Makassar.
Penerapan sistem otomatis membuat permohonan izin tidak lagi menggunakan jalur manual yang rentan mengalami keterlambatan dan diskresi petugas. Melalui integrasi data yang erat, validasi dokumen menjadi lebih ringkas tanpa mengabaikan faktor keselamatan pelayaran maupun regulasi yang berlaku.
Selain jajaran KSOP Utama Makassar dan asosiasi pelayaran, forum koordinasi turut melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Balai Karantina Indonesia, Lembaga Indonesia National Single Window (INSW), PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Pelindo Jasa Maritim, serta para pelaku industri pelayaran kawasan Makassar.
Agenda evaluasi NLE yang berjalan sejajar difokuskan untuk memetakan hambatan teknis di lapangan. Hasil evaluasi tersebut difungsikan sebagai bahan perbaikan agar rantai pelayanan logistik di Pelabuhan Makassar menjadi lebih terpadu, sederhana, dan transparan.
General Manager Pelindo Regional 4 Makassar, Iwan Sjarifuddin, menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur teknologi harus diimbangi oleh komitmen kuat dari seluruh pihak terkait.
Ia menyampaikan bahwa pembaharuan sistem layanan pelabuhan menjadi bentuk dukungan Pelindo terhadap agenda pemerintah dalam membangun rantai logistik nasional yang berdaya saing tinggi. Kehadiran Otomasi SPOG dan penguatan NLE diharapkan sanggup mempercepat alur pelayanan kapal maupun arus barang. Ia menekankan pentingnya sinergi antara regulator, pengelola pelabuhan, dan pelaku usaha dalam menyukseskan program ini.
Baca juga: Perkuat Sinergi Lintas Divisi, Pelindo Regional 4 Gelar Program Break The Silo di Makassar
Lebih lanjut, Iwan memaparkan bahwa Pelindo Regional 4 Makassar terus melakukan evaluasi berkesinambungan agar dampak positif digitalisasi dapat dirasakan langsung oleh pengguna jasa, sekaligus menaikkan standar daya saing logistik nasional.
Rangkaian rapat koordinasi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi operasional dan integrasi sistem. STRANAS PK menegaskan indikator utama keberhasilan pembaruan ini diukur langsung dari asas manfaat bagi pengguna jasa, yaitu durasi layanan yang lebih singkat, efisiensi biaya, keterbukaan data, serta hilangnya celah korupsi. (*)
