MENITNEWS.CO.ID, JEMBRANA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Jembrana, Bali, pada Selasa (25/8/2026). Inisiatif berskala besar ini ditegaskan sebagai pilar utama dalam strategi nasional untuk menghentikan ketergantungan energi asing dan mencapai swasembada penuh.
Dalam peresmian tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguatan sektor energi domestik merupakan kunci utama keberlanjutan kedaulatan negara. Melalui target kapasitas 100 GWp, Indonesia diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan listriknya mandiri tanpa kekhawatiran atas dinamika geopolitik global.
“Saya tidak mau banyak bicara, tapi intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia,” ujar Presiden Prabowo di depan para hadirin, dikutip dari Kompascom.
Penghentian Total Impor Minyak dan LPG
Selain mengandalkan tenaga surya, optimalisasi sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT) lain seperti potensi panas bumi (geotermal), penemuan ladang gas baru, serta peningkatan produksi (lifting) minyak mentah nasional terus dipacu. Presiden menekankan bahwa target akhir dari konsolidasi energi ini adalah penghentian impor bahan bakar fosil secara menyeluruh.
“Dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insyaallah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung elpiji pun kita tidak boleh impor lagi,” tegas Kepala Negara.
Melihat akselerasi kerja jajaran kementerian, Presiden optimistis target swasembada energi yang semula diproyeksikan memakan waktu lebih lama dapat direalisasikan dalam tempo kurang dari tiga tahun. Kepercayaan diri ini didasari pencapaian sektor pangan sebelumnya, di mana target empat tahun berhasil diselesaikan para menteri terkait hanya dalam kurun waktu satu tahun.
“Terima kasih semua unsur, hari ini hari penting, kita launching dan saya percaya mungkin kurang dari tiga tahun kita akan sampai swasembada energi,” tutur Prabowo.
Efisiensi Rp 73,9 Triliun dan Lapangan Kerja Massal
Dari kacamata ekonomi, program raksasa ini membawa dampak signifikan bagi belanja negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa total nilai investasi untuk pengadaan PLTS 100 GWp mencapai sekitar USD 73 miliar, atau setara lebih dari Rp 1.140 triliun.
Meskipun membutuhkan kapital awal yang besar, keberadaan infrastruktur solar ini bakal menghemat alokasi subsidi energi APBN sebesar Rp 73,9 triliun setiap tahunnya. Tidak hanya itu, proyek transisi energi ini diperkirakan mampu menyerap hingga 5,52 juta tenaga kerja baru.
“Total investasinya dari 100 Gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD 73 miliar, atau setara dengan Rp 1.140 triliun lebih. Dari total ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp 73,9 triliun dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja,” jelas Bahlil dalam laporannya.
Tahapan Konstruksi dan Dampak Lingkungan
Pemerintah menetapkan percepatan eksekusi proyek setelah program ini secara resmi dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Sebagai langkah awal pembangunan (groundbreaking), pemerintah memulai konstruksi PLTS dengan kapasitas 5,3 GWp.
Khusus untuk pulau Bali, alokasi kapasitas yang dibangun mencapai 1.000 megawatt (MW) yang dilengkapi dengan sistem baterai penyimpan energi modern. Dari aspek penekanan dampak lingkungan, operasional penuh PLTS 100 GWp ditargetkan mampu memangkas emisi karbon hingga 140 juta ton CO2 per tahun, yang berpotensi menghasilkan nilai ekonomi karbon sebesar Rp 6,31 triliun.
Bahlil merincikan, biaya pembangkitan listrik dari PLTS ini berada di kisaran USD 5 hingga 6 sen per kilowatt hour (kWh), belum memperhitungkan komponen baterai. Biaya tambahan untuk sistem penyimpanan sangat bergantung pada durasi penggunaan baterai yang dipilih, mulai dari skema 4 jam hingga 24 jam.
Di samping pembangunan infrastruktur baru, skema ini mendorong konversi massal Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke sistem surya. Langkah ini diyakini menjadi jawaban atas penurunan impor solar secara drastis, sekaligus mengalihkan seluruh konsumsi listrik nasional ke sumber energi dalam negeri. (*)
