MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap penguatan distribusi pangan dan pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026.
Dukungan tersebut ditunjukkan dengan kehadiran Munafri dalam seremoni peluncuran GPIPS Sulampua 2026 yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Selatan di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan ini dihadiri Menteri Pertanian RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, serta Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono.
Mengusung tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”, peluncuran GPIPS Sulampua 2026 ditandai dengan seremoni pelepasan tali kapal secara virtual dan pelepasan truk Mini Distribution Center Tokomoditi Kota Makassar.
Kehadiran Munafri menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
Menurut Munafri, pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam memastikan kelancaran distribusi bahan pangan dari daerah produsen menuju wilayah konsumen.
Makassar memiliki posisi strategis sebagai salah satu simpul distribusi utama di kawasan timur Indonesia. Karena itu, penguatan konektivitas logistik dan rantai pasok dinilai penting untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan sekaligus menekan potensi gejolak harga di masyarakat.
“Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi semua pihak. Makassar memiliki peran strategis dalam distribusi pangan di kawasan timur Indonesia,” demikian penegasan Munafri dalam kegiatan tersebut.
Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono, menyampaikan bahwa peluncuran GPIPS Sulampua kali ini merupakan seremoni keempat sepanjang 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan langkah konkret dalam mengendalikan inflasi, khususnya di wilayah timur Indonesia.
“Ini merupakan momentum GPIPS keempat pada 2026 sekaligus momentum memperkuat upaya pengendalian inflasi, khususnya di wilayah timur,” ujarnya.
Thomas menjelaskan, pemilihan Pelabuhan Soekarno-Hatta sebagai lokasi peluncuran didasarkan pada peran penting Makassar dalam mendukung arus distribusi pangan ke berbagai daerah di Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Posisi pelabuhan sebagai simpul logistik menjadikan Makassar memiliki peran penting dalam memperlancar mobilisasi komoditas, memperkuat konektivitas antardaerah, serta mendukung kelancaran pasokan pangan di tengah berbagai tantangan distribusi.
Melalui GPIPS, sinergi antarpemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga upaya pengendalian inflasi tidak hanya berfokus pada stabilitas harga, tetapi juga pada keberlanjutan pasokan dan efisiensi rantai distribusi.
Sementara itu, Menteri Pertanian RI sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya memperkuat produksi dan distribusi pangan untuk menghadapi risiko perubahan iklim.
Menurutnya, ketahanan pangan memerlukan dukungan sistem logistik yang memadai agar hasil produksi dapat disalurkan secara efisien dan tersedia bagi masyarakat sesuai kebutuhan.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian ialah pembangunan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Fasilitas ini dapat membantu menjaga kualitas komoditas yang mudah rusak, memperpanjang masa simpan, serta mengurangi potensi kehilangan hasil selama proses penyimpanan dan distribusi.
Selain itu, pemangkasan rantai pasok juga diperlukan untuk meningkatkan efisiensi distribusi.
Rantai distribusi yang lebih pendek dan efektif diharapkan dapat mengurangi biaya logistik sehingga harga pangan di tingkat konsumen lebih terkendali.
Peluncuran GPIPS Sulampua 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan.
Bagi Makassar, penguatan konektivitas dan distribusi pangan menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung kelancaran pasokan bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia.
Dengan dukungan berbagai pihak, GPIPS diharapkan mampu memperkuat ketahanan rantai pasok pangan, meningkatkan efisiensi distribusi, serta membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah risiko perubahan iklim dan dinamika harga komoditas. (*)
