MENITNEWS.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Wagub Sulsel), Fatmawati Rusdi, menegaskan pentingnya konektivitas dan kerja sama antardaerah untuk menjaga ketahanan pangan serta stabilitas harga di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).

Sulawesi Selatan dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi simpul produksi sekaligus distribusi pangan di kawasan Indonesia Timur.

Potensi tersebut didukung produksi berbagai komoditas unggulan, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kolaborasi antardaerah untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan terjangkau.

Hal itu disampaikan Fatmawati saat menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan yang mengangkat tema “Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok Pangan untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim” tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas pangan.

Sejumlah pejabat nasional turut hadir, di antaranya Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman; Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono; Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo; serta Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris.

Hadir pula perwakilan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, perbankan, BUMN, pelaku usaha, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulampua.

Fatmawati mengatakan, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Indonesia Timur.

Sejumlah komoditas unggulan yang dihasilkan Sulsel meliputi beras, cabai, bawang merah, jagung, telur, daging ayam, dan hasil perikanan.

Potensi produksi tersebut perlu ditunjang sistem distribusi yang efisien agar hasil pertanian dan perikanan dari daerah surplus dapat menjangkau wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.

Menurut Fatmawati, ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi. Ketersediaan infrastruktur, kelancaran transportasi, dan kemampuan menghubungkan wilayah produsen dengan daerah konsumen juga menjadi faktor penting.

“Ketahanan pangan tidak bisa hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga tentunya kemampuan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan sehingga konektivitas sangat dibutuhkan,” ujar Fatmawati.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong pembangunan infrastruktur jalan melalui program tahun jamak atau multiyears Tahun Anggaran 2026.

Pembangunan tersebut disertai pengembangan jaringan irigasi guna memperkuat konektivitas wilayah dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Meski demikian, Fatmawati mengakui masih terdapat tantangan dalam distribusi pangan di kawasan Sulampua. Dua persoalan yang perlu mendapat perhatian ialah keterbatasan fasilitas rantai dingin (cold chain) dan tingginya biaya logistik angkutan laut.

Keterbatasan fasilitas penyimpanan berpendingin dapat memengaruhi kualitas komoditas yang mudah rusak, sedangkan tingginya ongkos transportasi berpotensi meningkatkan harga pangan yang harus dibayar masyarakat.

Karena itu, ia berharap GPIPS Sulampua dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperluas kerja sama antardaerah, memperkuat neraca pangan, serta meningkatkan dukungan terhadap sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan.

“Melalui GPIPS ini kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, khususnya perluasan Kerja Sama antardaerah (KAD), penguatan neraca pangan kita, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, dan infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan,” katanya.

Fatmawati menjelaskan, Pemprov Sulsel bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat pengendalian inflasi melalui empat kerangka utama.

Keempat kerangka tersebut meliputi ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif melalui TPID.

Strategi tersebut diarahkan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi, menjaga kestabilan harga, serta mengantisipasi potensi gangguan pasokan yang dapat memicu inflasi.

Selain tantangan distribusi, risiko perubahan iklim juga menjadi perhatian pemerintah. Dampak kekeringan akibat fenomena El Nino berpotensi mengganggu produksi pertanian apabila tidak diantisipasi melalui dukungan sarana dan teknologi yang memadai.

Fatmawati menyebut dukungan Kementerian Pertanian melalui program Optimasi Lahan Rawa, pompanisasi, dan listrik masuk sawah membantu petani memitigasi dampak kekeringan.

Menurutnya, program tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah ketidakpastian iklim.

Ia berharap kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dan pelaku usaha dapat terus diperkuat agar upaya pengendalian inflasi memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, mengatakan GPIPS Sulampua 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat pengendalian inflasi pangan di kawasan Indonesia Timur.

Pemilihan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar sebagai lokasi kegiatan dinilai relevan karena pelabuhan tersebut memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang distribusi barang dan pangan ke berbagai wilayah di Sulampua.

Thomas menegaskan, gejolak harga pangan tidak hanya tercermin dalam angka inflasi, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat mengurangi daya beli, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia memperkenalkan pendekatan Talu Karsa Pangan Sulampua, yang terdiri atas tiga pilar utama, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.

Karsa Daya berfokus pada penguatan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui dukungan sarana serta prasarana produktif, termasuk akses pembiayaan perbankan.

Karsa Sambung diarahkan untuk memperluas kerja sama antardaerah, memperkuat distribusi, dan meningkatkan efisiensi biaya logistik.

Sementara itu, Karsa Tata menitikberatkan pada penguatan kelembagaan pangan, kolaborasi pelaku usaha, pelaksanaan sekolah lapang iklim, serta pengembangan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini.

Thomas juga memaparkan sejumlah praktik baik yang telah dikembangkan di kawasan Sulampua. Di antaranya modernisasi peternakan melalui sistem closed house di Sulawesi Selatan, program Taksi Nelayan berbasis koperasi di Gorontalo, serta pengembangan Mini Distribution Center untuk memperpendek rantai pasok pangan.

Berbagai inisiatif tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat akses pasar, dan mengurangi biaya distribusi sehingga harga pangan lebih terkendali.

“Ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pangan, penyederhanaan regulasi, serta penguatan koperasi dan fasilitas penyimpanan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan harga.

Menurut Amran, produksi pangan yang melimpah harus diimbangi dengan sistem distribusi yang efisien. Dengan demikian, petani dapat memperoleh harga jual yang layak, sementara masyarakat tetap bisa membeli bahan pangan dengan harga terjangkau.

Pengembangan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage menjadi salah satu langkah yang dinilai penting untuk mengatasi ketimpangan pasokan. Fasilitas tersebut dapat membantu menyerap hasil panen ketika produksi melimpah dan menyimpannya untuk disalurkan kembali saat pasokan berkurang.

Selain itu, penguatan koperasi diharapkan dapat memperbaiki tata niaga pangan sekaligus meningkatkan posisi tawar petani dan produsen.

Amran juga memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah di sektor pertanian, mulai dari penyederhanaan penyaluran pupuk, peningkatan produksi pangan, hingga pengembangan hilirisasi komoditas untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi nasional.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menegaskan bahwa kelancaran pasokan merupakan salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi pangan.

Ia menilai tantangan geografis dan distribusi di kawasan Sulampua membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, Perum Bulog, serta BUMN di sektor logistik, termasuk Pelindo, Pelni, dan ASDP.

Menurut Dradjad, kerja sama antardaerah perlu dilaksanakan dengan target yang terukur. Target tersebut mencakup volume pasokan yang diperdagangkan, efisiensi biaya distribusi, hingga dampaknya terhadap perkembangan harga pangan di daerah penerima.

Dengan pendekatan tersebut, kerja sama antardaerah diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan distribusi dan menekan disparitas harga antarwilayah.

Penguatan koordinasi logistik juga dinilai penting untuk memastikan wilayah yang mengalami kekurangan pasokan dapat memperoleh pangan dari daerah surplus secara lebih cepat dan efisien.

Melalui GPIPS Sulampua 2026, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat konektivitas pangan, memperluas kerja sama antardaerah, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok.

Bagi Sulawesi Selatan, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat peran daerah sebagai sentra produksi sekaligus simpul distribusi pangan di kawasan Indonesia Timur.

Dengan dukungan infrastruktur, sistem logistik yang efisien, dan kolaborasi lintas wilayah, potensi produksi pangan Sulsel diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Sulampua, sekaligus mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. (*)