MENITNEWS.CO.ID, MEDAN — Pemerintah Kota Makassar, kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional dalam bidang transformasi digital dan pelayanan publik. Inovasi LONTARA Plus (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar) menjadi sorotan dalam Forum Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) yang merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Hotel Aryaduta Medan, Rabu (1/7/2026).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, dipercaya menjadi salah satu narasumber pada forum tersebut.
Di hadapan para Kepala Dinas Kominfo dan delegasi pemerintah kota dari seluruh Indonesia, ia memaparkan keberhasilan implementasi LONTARA+ sebagai platform digital yang mengintegrasikan layanan pengaduan masyarakat dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Roem menjelaskan, melalui LONTARA+, masyarakat dapat menyampaikan berbagai laporan secara mudah melalui satu aplikasi. Seluruh aduan yang masuk langsung diteruskan kepada OPD terkait untuk ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur.
“Pada forum ini saya memaparkan tentang LONTARA+. Saya berbagi pengalaman mengenai bagaimana program ini berjalan di Kota Makassar. Sehingga masyarakat kini lebih mudah menyampaikan pengaduan dan setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait,” ujar Roem.
Kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar menjadi pengakuan atas keberhasilan menghadirkan inovasi digital yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Roem mengungkapkan, LONTARA+ merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang diluncurkan pada masa kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham pada 2025.
Menurutnya, kehadiran platform tersebut menjadi bagian penting dari transformasi digital pemerintahan yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi.
“Dengan platform ini, kehadiran pemerintah dalam pelayanan publik menjadi semakin dekat dengan masyarakat. Warga juga memperoleh kemudahan mengakses berbagai layanan hanya melalui satu aplikasi,” katanya.
Ia menambahkan, LONTARA+ merupakan satu dari tujuh program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang terus dikembangkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efektif, transparan, dan mudah diakses.
Dalam pemaparannya, Roem menjelaskan bahwa setiap bulan ribuan laporan masyarakat diterima melalui aplikasi Lontara Plus tersebut. Seluruh laporan langsung diteruskan kepada OPD yang berwenang agar dapat segera ditangani.
Jenis pengaduan yang diterima di Lontara Plus pun beragam. Mulai dari kerusakan jalan, lampu lorong padam, persoalan air bersih, persampahan, drainase, pohon tumbang, gangguan ketertiban umum, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.
“Setiap laporan akan ditindaklanjuti. Seluruh OPD bergerak bersama sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan publik secara cepat, tepat, dan efektif,” jelasnya.
Roem menegaskan, keberhasilan implementasi LONTARA+ tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh komitmen seluruh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat.
Ia menyebut dukungan penuh dari Wali Kota Makassar menjadi faktor penting dalam mendorong transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
“Keberhasilan program ini tidak lepas dari kepemimpinan Bapak Wali Kota yang memiliki komitmen kuat dalam mendorong transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Makassar,” tuturnya.
Selain dapat diakses secara gratis selama 24 jam setiap hari, LONTARA+ juga memungkinkan masyarakat memantau proses penyelesaian laporan secara real time sehingga pelayanan menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Paparan tersebut mendapat sambutan positif dari peserta Forum Komdigi. Sejumlah Kepala Dinas Kominfo dari berbagai kota anggota APEKSI aktif mengajukan pertanyaan terkait strategi koordinasi lintas OPD, mekanisme tindak lanjut pengaduan, hingga membangun komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendukung transformasi digital.
“Banyak yang bertanya mengenai pola koordinasi antar-OPD, mekanisme tindak lanjut pengaduan, hingga bagaimana komitmen pimpinan daerah dibangun agar seluruh perangkat daerah memiliki semangat yang sama dalam menjalankan transformasi digital,” ungkap Roem.
Bahkan, sejumlah pemerintah kota menyatakan ketertarikannya untuk melakukan kunjungan ke Kota Makassar guna mempelajari secara langsung implementasi LONTARA+ sebagai salah satu praktik terbaik pelayanan publik berbasis digital.
Roem menyambut baik antusiasme tersebut. Menurutnya, kolaborasi antardaerah melalui APEKSI diharapkan mampu mempercepat transformasi digital pelayanan publik di Indonesia.
“Kami, Kota Makassar siap berbagi pengalaman soal Lontara Plus, agar inovasi ini juga dapat memberikan manfaat bagi daerah lain,” tutup Roem. (*)
