MENITNEWS.CO.ID, PANGKEP — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Andi Ilham Zainuddin, berharap berbagai langkah strategis yang dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, dalam menghadapi musim kemarau 2026 dapat berjalan optimal.
Sehingga, mampu menjaga produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan petambak.
Harapan tersebut sejalan dengan upaya Dinas Pertanian Pangkep yang terus mematangkan berbagai program untuk mengantisipasi dampak musim kemarau, mulai dari pembangunan infrastruktur pengairan, penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga bantuan pupuk bagi sektor perikanan budidaya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, Muhiddin, mengatakan salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Balocci, khususnya kawasan Bonto-Bonto yang memiliki potensi besar dalam pengembangan tanaman pangan.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki sekitar 300 hektare lahan pertanian yang dikelola kelompok tani dengan sistem pola tanam bergilir. Setelah panen padi, lahan kembali dimanfaatkan untuk budidaya kedelai sehingga produktivitas lahan tetap terjaga sepanjang musim.
“Di Balocci luas lahan tanaman pangan sekitar 300 hektare. Sistem yang diterapkan petani adalah setelah panen padi dilanjutkan dengan menanam kedelai. Jadi tidak ada lahan yang dikhususkan secara permanen hanya untuk kedelai,” ujar Muhiddin, Kamis (23/7/2026).
Muhiddin menjelaskan, tantangan terbesar saat musim kemarau adalah menjaga ketersediaan air, terutama untuk mendukung musim tanam jagung berikutnya. Karena itu, Dinas Pertanian telah menyiapkan sejumlah program pembangunan sarana irigasi pada tahun anggaran 2026.
Program tersebut meliputi pembangunan sumur bor pertanian di sejumlah titik, pemasangan jaringan perpipaan, hingga penyediaan pompa air yang mengalirkan air dari sungai menuju lahan pertanian. Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan dampak kekeringan sekaligus menjaga produktivitas hasil pertanian.
Selain itu, Dinas Pertanian juga terus mengawal penyaluran bantuan alsintan yang sebagian berasal dari program aspirasi anggota DPR RI. Muhiddin menegaskan, pihaknya bertugas memberikan rekomendasi kelompok tani penerima bantuan, mendokumentasikan proses penyaluran, serta melakukan pengawasan agar alsintan dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami memberikan rekomendasi kelompok tani penerima bantuan, mendokumentasikan penyalurannya, serta mengawasi pemanfaatan alsintan di lapangan agar tepat guna. Kami juga memberikan rekomendasi bagi petani untuk memperoleh solar subsidi sebagai penunjang operasional pertanian,” jelasnya.
Tak hanya sektor pertanian, pemerintah juga mulai memproses program bantuan pupuk khusus bagi pelaku usaha tambak atau empang. Program tersebut saat ini memasuki tahap administrasi dan pemberkasan.
Menurut Muhiddin, kebijakan ini bertujuan memisahkan alokasi pupuk untuk sektor perikanan dari sektor pertanian sehingga distribusinya lebih adil, tepat sasaran, dan tidak lagi saling tumpang tindih.
“Program bantuan pupuk untuk sektor perikanan saat ini sudah memasuki tahap administrasi dan pemberkasan. Kami berharap dalam beberapa bulan ke depan program ini bisa segera direalisasikan sehingga petani dan petambak sama-sama mendapatkan haknya tanpa tumpang tindih,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pangkep Andi Ilham Zainuddin menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang dilakukan Dinas Pertanian dalam menghadapi musim kemarau.
Menurutnya, keberhasilan sektor pertanian sangat bergantung pada kesiapan pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur pendukung, terutama jaringan irigasi yang memadai, serta memastikan seluruh bantuan benar-benar diterima oleh kelompok tani yang membutuhkan.
“Kami di DPRD tentu berharap seluruh program yang telah direncanakan Dinas Pertanian dapat direalisasikan secara maksimal. Penguatan infrastruktur pengairan seperti sumur bor, pompa air, dan jaringan perpipaan harus menjadi prioritas agar petani tidak mengalami kesulitan air saat musim kemarau,” ujar Andi Ilham Zainuddin.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan alsintan maupun pupuk agar benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi pertanian dan perikanan.
“Pengawasan harus diperkuat sehingga bantuan pemerintah benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok tani dan petambak yang berhak. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, kami optimistis ketahanan pangan di Kabupaten Pangkep dapat terus terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan petambak,” tutup Wakil Ketua DPRD Pangkep. (*)
