MENITNEWS.CO.ID, DEPOK — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan strategi komprehensif Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi persoalan persampahan saat menjadi pembicara pada kegiatan City-to-City Learning and Innovation Lab: Waste Management Practices yang diselenggarakan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) di The Margo Hotel, Kota Depok, Selasa (28/7/2026).
Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia untuk berbagi praktik terbaik dan solusi inovatif dalam pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Munafri mengungkapkan bahwa Kota Makassar menghadapi tantangan besar akibat kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang selama bertahun-tahun masih menggunakan sistem open dumping, sehingga berujung pada pemberian sanksi administrasi.
“Hari ini kami dalam posisi disuspend atau memiliki sanksi administrasi di TPA. Karena TPA kami seluas 21 hektare dengan timbunan sampah mencapai enam hingga tujuh meter dan masih menggunakan sistem open dumping,” ujar Munafri.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi titik balik bagi Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, dimulai dari transformasi sistem pengelolaan di TPA.
Munafri menjelaskan, sejalan dengan program nasional, transformasi TPA menuju sistem sanitary landfill kini telah mencapai lebih dari 85 persen. Seluruh timbunan sampah telah ditutup menggunakan cover soil dan dilengkapi dengan sistem pengelolaan gas metana serta pengolahan air lindi.
Ia menuturkan, gas metana yang dihasilkan kini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan TPA. Sementara air lindi diolah menjadi air baku yang dapat dimanfaatkan warga.
Meski demikian, Munafri menegaskan penyelesaian persoalan sampah tidak cukup dilakukan di hilir. Karena itu, Pemkot Makassar juga membangun perubahan dari tingkat rumah tangga melalui gerakan pemilahan sampah.
“Kampanye kami sederhana, cukup dua ember di setiap rumah. Satu untuk sampah organik dan satu lagi untuk sampah non-organik. Seluruh rumah tangga wajib memilikinya,” jelas Wali Kota Munafri.
Untuk mendukung pengolahan sampah organik, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup menghadirkan program Teba Modern sebagai fasilitas komunal, sekaligus mendorong pemanfaatan biopori di setiap rumah sebagai solusi pengolahan sampah secara mandiri.
Pelaksanaan program tersebut dikawal hingga tingkat lingkungan dengan melibatkan sekitar 6.000 Ketua RT di Kota Makassar. Mereka bertugas memastikan komposter dan sistem pengelolaan sampah berjalan optimal di wilayah masing-masing.
Selain itu, Pemkot Makassar juga terus memperluas pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di seluruh kecamatan guna mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA.
Upaya perubahan perilaku juga dilakukan melalui sektor pendidikan. Seluruh satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD hingga SMP didorong menerapkan budaya memilah sampah sejak dini agar menjadi kebiasaan bagi generasi muda.
“Kami ingin anak-anak sejak kecil terbiasa membedakan dan mengolah sampah dengan baik,” kata Munafri.
Sebagai bentuk penguatan kolaborasi, Pemkot Makassar membentuk Dewan Lingkungan yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar. Dewan tersebut melibatkan akademisi, aktivis lingkungan, komunitas, hingga pelaku ekonomi kreatif untuk memperkuat edukasi serta penerapan teknologi dalam pengelolaan sampah.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat sistem ekonomi sirkular melalui pengembangan Bank Sampah Unit dan Bank Sampah Induk. Pemkot memberikan dukungan pendanaan agar transaksi pembelian sampah dari masyarakat dapat berjalan lancar sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program bank sampah tetap terjaga.
Munafri optimistis rangkaian transformasi yang dilakukan, mulai dari pembenahan TPA, peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan lingkungan, hingga penguatan ekonomi sirkular, akan mampu membawa Makassar keluar dari persoalan persampahan.
“Kami meyakini, insyaallah dengan proses yang kami lakukan, Kota Makassar akan menjadi kota yang paling pertama yang berhasil keluar dari persoalan persampahan di Indonesia,” tutup Wali Kota Munafri. (*)
