MENITNEWS.CO.ID, JAKARTA – Upaya memulihkan jalur pelayaran vital dunia di Selat Hormuz kembali menemui jalan buntu. Pemerintah Iran mengajukan sejumlah persyaratan ketat, termasuk tuntutan ganti rugi atas kerusakan perang, sebelum bersedia membuka kembali kawasan perairan strategis tersebut.
Blokade efektif yang diterapkan Teheran sejak akhir Februari lalu—pascaserangan Amerika Serikat dan Israel—kini kian memperkeruh peluang tercapainya kesepakatan damai. Selat yang semula menjadi kawasan bebas lintas itu terus membara akibat gempuran terhadap kapal-kapal niaga yang dinilai menghindari rute khusus bentukan Iran.
Gagalnya gencatan senjata pada April lalu kian memperpanjang krisis maritim di kawasan Teluk. Situasi ini mendorong para mediator berpacu dengan waktu mendesak kedua belah pihak untuk kembali mematuhi kerangka nota kesepahaman yang telah disepakati pada Juni.
Baca juga: Maryland Gelontorkan Insentif Rp26,8 Juta untuk Pengendalian Populer Lele Biru Invasif
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkapkan bahwa pembahasan bersama Oman terkait tata kelola dan arus lalu lintas kapal sebenarnya sudah mendekati tahap akhir. Meski demikian, kepastian pembukaan jalur perairan tersebut tetap bergantung pada pemenuhan syarat tambahan serta ganti rugi atas tuduhan pelanggaran kesepakatan bulan Juni.
Ketegangan kian dipertegas oleh Kepala Keamanan Iran, Mohammad Bagher Zolghadr. Berdasarkan laporan kantor berita Tasnim pada hari Sabtu, Zolghadr merinci rentetan tuntutan Teheran yang mencakup penghentian total aksi militer dan agresi terhadap Iran beserta sekutunya di Palestina, Lebanon, Yaman, dan Irak.
Selain penghentian agresi, Teheran mendesak Amerika Serikat mengangkat blokade angkatan laut, menghapus sanksi ekonomi, serta mencairkan seluruh aset Iran yang dibekukan. Pihaknya juga menegaskan kewajiban pembayaran kompensasi atas seluruh kerugian material yang dipicu oleh konflik militer tersebut.
Sikap tegas turut disampaikan Garda Revolusi Iran yang menyatakan bahwa urusan pembukaan Selat Hormuz tidak memiliki keterkaitan langsung dengan proses negosiasi antara Iran dan Oman. Pihak militer menegaskan bahwa kubu musuh pada akhirnya terpaksa menerima seluruh persyaratan yang diajukan Iran.
Dampak dari pengetatan ini memicu penurunan drastis pada volume pelayaran komersial. Iran terus memburu dan menyerang armada kapal yang dituding sengaja menghindari rute khusus yang melintasi wilayah perairan mereka.
Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab pada Sabtu melayangkan kecaman keras atas insiden serangan rudal yang menargetkan kapal tanker milik Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Meskipun serangan di Selat Hormuz tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, aksi militer itu dinilai sebagai tindakan bermusuhan yang membahayakan navigasi.
Pada hari yang sama, badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) melaporkan sebuah kapal dihantam proyektil di lepas pantai Oman hingga memicu kebakaran. Walau api berhasil dipadamkan tanpa memakan korban jiwa, belum ada kepastian apakah laporan ini merujuk pada kapal tanker ADNOC yang sama.
Baca juga: Aksi Nekat Penumpang Batik Air Coba Buka Pintu Darurat Saat Pesawat Hendak Mendarat di Kochi
Pihak ADNOC mengonfirmasi bahwa escalasi serangan terhadap armada mereka telah berlangsung masif sejak awal perang. Perusahaan energi tersebut mencatat sebanyak 15 kapalnya menjadi sasaran tembak di Selat Hormuz, dengan tiga insiden di antaranya terjadi hanya dalam kurun waktu sepekan terakhir.
Merespons memanasnya jalur maritim tersebut, Kementerian Luar Negeri Oman pada Sabtu mengutuk serangan berulang terhadap kapal-kapal yang melintas. Tanpa menyebut nama Iran secara eksplisit, Muscat meminta seluruh pihak tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kemajuan diplomasi.
Oman menilai proses negosiasi terkait aturan navigasi sebenarnya berjalan dalam suasana yang positif dan konstruktif. Berdasarkan kesepakatan awal antara Iran dan Amerika Serikat, aturan masa depan di Selat Hormuz seharusnya dirumuskan bersama negara-negara Teluk sesuai hukum internasional, yang pada umumnya melarang pengenaan biaya tol di jalur perairan internasional. (*)
