MENITNEWS.CO.ID, LAMPUNG — Kebijakan Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian, mulai menunjukkan dampak terhadap pendapatan dan daya beli petani di Lampung.

Penurunan harga pupuk bersubsidi, penguatan harga komoditas, serta penghentian impor singkong dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menggerakkan perekonomian di wilayah perdesaan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, kebijakan pemerintah diarahkan untuk memperkuat posisi petani sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional.

Pengendalian biaya produksi dan perbaikan harga hasil panen diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani serta memberikan dampak positif terhadap ekonomi daerah.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, harga pupuk bersubsidi turun. Kemudian untuk singkong, kami diperintahkan menghentikan impor. Hasilnya, harga singkong yang sebelumnya sekitar Rp700 per kilogram sekarang mencapai Rp3.000 per kilogram,” ujar Amran di Pringsewu, Lampung, Minggu (25/10/2026).

Menurut Amran, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani melalui penguatan harga komoditas dan pengendalian biaya produksi.

Pemerintah ingin memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang berperan dalam memproduksi pangan dan komoditas pertanian.

Ia menilai, ketika harga jual hasil panen membaik dan biaya usaha tani lebih terkendali, petani memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan serta memenuhi kebutuhan keluarganya.

Amran juga menyoroti perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) yang disebut telah mencapai 131,11. Angka tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan daya beli dan kesejahteraan petani.

NTP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Semakin tinggi nilainya, semakin baik posisi harga yang diterima petani dibandingkan dengan harga yang harus mereka keluarkan untuk kebutuhan produksi dan konsumsi, meskipun indikator ini tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi setiap petani.

“Nilai tukar petani sekarang 131, tertinggi selama Republik ini berdiri. Inilah karena kebijakan-kebijakan kita, serta kolaborasi pemerintah pusat dan daerah,” kata Amran.

Ia menegaskan, sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar kebijakan pertanian dapat berjalan efektif. Kolaborasi tersebut juga penting untuk memastikan berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat ditangani melalui kebijakan dan regulasi yang tepat.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, padi, jagung, dan singkong merupakan komoditas strategis yang menopang perekonomian masyarakat di daerahnya.

Menurut dia, hampir 60 persen masyarakat Lampung memiliki keterkaitan dengan ketiga komoditas tersebut.

Karena itu, perubahan harga jual hasil panen dan biaya produksi pertanian dapat memberikan pengaruh luas terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

“Semenjak Pak Prabowo menjadi presiden, harga pupuk murah, kemudian harga komoditas jadi ikut naik, padi naik, jagung naik, singkong naik,” ujar Rahmat.

Ia menjelaskan, perbaikan kondisi sektor pertanian turut diikuti peningkatan sejumlah indikator konsumsi masyarakat. Salah satu indikator yang diamati Pemerintah Provinsi Lampung adalah pertumbuhan pembelian kendaraan bermotor.

“Petani-petani di sini alhamdulillah mendapatkan kejadian yang sangat luar biasa. Investasi yang salah satunya adalah tingkat konsumsi. Kami melihat indikator-indikator konsumsi dari Provinsi Lampung, yang pertama itu pembelian mobil,” ungkapnya.

Data Pemerintah Provinsi Lampung mencatat, jumlah kendaraan bermotor baru pada semester I 2026 mencapai 83.515 unit. Angka tersebut meningkat 22,15 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025, yakni sebanyak 68.370 unit.

Peningkatan juga terjadi pada kendaraan roda dua yang bertambah 19,90 persen, dari 62.464 unit pada semester I 2025 menjadi 74.892 unit pada semester I 2026.

Sementara itu, jumlah kendaraan roda empat berdasarkan penjumlahan kategori dalam data yang disampaikan meningkat dari 5.906 unit menjadi 7.213 unit.

“Pembelian kendaraan di kabupaten-kabupaten pertanian meningkat. Kami juga melihat indikator konsumsi lain yang tumbuh. Ini menunjukkan aktivitas ekonomi di wilayah pertanian bergerak,” kata Rahmat.

Meski demikian, peningkatan pembelian kendaraan merupakan salah satu indikator aktivitas ekonomi dan tidak secara langsung membuktikan bahwa seluruh kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan petani atau kebijakan sektor pertanian. Perkembangan tersebut perlu dilihat bersama indikator ekonomi lainnya.

Rahmat juga menyebut Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif di kawasan Sumatera. Ia menilai kebijakan yang mendukung sektor pertanian menjadi salah satu faktor yang mendorong pergerakan ekonomi daerah.

“Dan karena kebijakan-kebijakan itu, hari ini Lampung menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua terdekat di Sumatera. Ini semua karena kebijakan petani. Terima kasih,” ujarnya.

Selain mendorong perbaikan harga komoditas, Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Salah satu komoditas yang dikembangkan adalah singkong, yang selama ini banyak dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

Melalui pengolahan menjadi produk turunan, termasuk tepung modified cassava flour (mocaf), singkong berpotensi memberikan nilai ekonomi lebih besar bagi petani dan pelaku usaha di daerah.

Pengembangan produk olahan tersebut juga diharapkan membuka peluang pasar yang lebih luas, menciptakan kegiatan usaha baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa.

Rahmat menyampaikan adanya rencana ekspor mocaf ke Amerika Serikat pada bulan berikutnya. Rencana tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperluas pemasaran produk olahan singkong asal Lampung.

“Ini semua terjadi karena kebijakan Presiden yang tepat menaikkan harga komoditas, menjaga petani-petani kita semangat untuk melakukan hilirisasi,” ungkap Rahmat.

Menurutnya, hilirisasi menjadi langkah penting agar manfaat ekonomi komoditas pertanian tidak hanya dinikmati pada tahap produksi, tetapi juga melalui proses pengolahan dan pemasaran.

Dengan demikian, petani dan pelaku usaha lokal berpeluang memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari pengembangan produk pertanian bernilai tambah.

Mentan Amran menegaskan, pemerintah akan terus mendukung kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada petani. Pemerintah juga membuka ruang koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi sektor pertanian.

“Kami mendukung apa yang dibutuhkan petani. Regulasi yang diperlukan untuk kepentingan dan keuntungan petani akan kami selesaikan,” tegas Amran.

Ia menekankan bahwa penguatan sektor pertanian membutuhkan kesinambungan kebijakan, mulai dari penyediaan sarana produksi, perlindungan harga komoditas, hingga pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap peningkatan produktivitas dan pendapatan petani dapat berjalan beriringan dengan penguatan daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Perkembangan sektor pertanian Lampung menjadi gambaran pentingnya kebijakan yang menghubungkan kepentingan petani sebagai produsen dengan penguatan pasar dan penciptaan nilai tambah.

Dengan dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah, sektor pertanian diharapkan semakin berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. (red)