MENITNEWS.CO.ID, PANGKEP — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), terus memperjuangkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat kepulauan dengan menyampaikan langsung aspirasi kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dalam pertemuan baru-baru ini tersebut, Anggota DPRD Pangkep meminta Pemerintah Pusat segera merealisasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal untuk melayani puluhan pulau berpenghuni yang hingga kini belum menikmati layanan listrik secara memadai.
Berdasarkan data yang disampaikan DPRD, terdapat sekitar 90 pulau berpenghuni di wilayah Kabupaten Pangkep yang masih mengalami keterbatasan akses listrik. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar wilayah kepulauan masih gelap gulita saat malam hari.
Pulau-pulau yang diusulkan menjadi prioritas program PLTS komunal antara lain Pulau Liukang Tuppabiring, Liukang Tangaya, Liukang Kalmas, Balang Caddi, Barang Lompo, Bangkauluang, hingga Pajenekang.
Anggota DPRD Pangkep, Rahmat, mengatakan kebutuhan listrik di kawasan kepulauan sudah sangat mendesak. Menurutnya, program PLTS komunal menjadi solusi paling realistis mengingat kondisi geografis wilayah kepulauan.
“Khusus di Pulau Liukang Kalmas, karena saya berasal dari sana, salah satu pulau yang masuk usulan adalah Pulau Bangkauluang yang memiliki sekitar 50 rumah. Sementara pulau-pulau lainnya rata-rata dihuni sekitar 200 rumah. Hampir seluruh pulau berpenghuni masih minim akses listrik, sehingga bantuan PLTS komunal sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Anggota DPRD Pangkep, Rahmat, saat dihubungi Jumat (31/7/2026).
Selama ini, lanjut Anggota DPRD Pangkep, Rahmat, warga hanya mengandalkan generator berbahan bakar solar milik masing-masing keluarga. Penggunaan genset pun sangat terbatas karena bergantung pada kemampuan ekonomi setiap rumah tangga untuk membeli bahan bakar.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Pangkep, Budiamin, menuturkan keterbatasan listrik berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas ekonomi hingga pelayanan dasar.
“Tidak heran jika malam tiba suasana di kepulauan gelap gulita karena belum tersedia akses listrik yang memadai. Pada 2024, pihak PLN telah melakukan pendataan. Kami menilai percepatan pembangunan PLTS merupakan solusi paling ideal agar masyarakat kepulauan memperoleh penerangan yang dapat mendukung sektor perikanan, kesehatan, dan pendidikan,” katanya.
Menurut DPRD Pangkep, karakteristik wilayah kepulauan memerlukan kebijakan khusus yang berbeda dengan daerah daratan.
Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai sangat penting agar pemerataan pembangunan dan pelayanan kelistrikan dapat dirasakan seluruh masyarakat kepulauan.
DPRD Pangkep pun berkomitmen terus mengawal usulan pembangunan PLTS komunal hingga terealisasi. Kehadiran listrik diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta membuka peluang peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan di wilayah kepulauan. (*)
