MENITNEWS.CO.ID, TAKALAR — Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Republik Indonesia, Mugiyanto Sipin, mendorong Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu daerah percontohan atau role model dalam penerapan dan pemajuan hak asasi manusia (HAM).
Dorongan tersebut disampaikan Mugiyanto saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Takalar, Minggu (9/8/2026). Kedatangan Wamen HAM diterima langsung Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, di Rumah Jabatan Bupati Takalar.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen HAM menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan prinsip-prinsip HAM diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Mugiyanto, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari aspek infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat secara adil dan inklusif.
Ia mendorong Takalar untuk terus memperkuat kebijakan dan program yang berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat, termasuk dalam bidang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah.
“Takalar kita dorong menjadi role model dalam pemajuan hak asasi manusia. Pemerintah daerah harus memastikan pembangunan berjalan seiring dengan pemenuhan dan perlindungan hak masyarakat,” ujar Mugiyanto.
Ia berharap komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
Mugiyanto juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurutnya, penguatan HAM tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menyambut baik dorongan Wamen HAM tersebut. Ia menilai perhatian pemerintah pusat terhadap penguatan HAM di daerah menjadi motivasi bagi Pemkab Takalar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Firdaus mengatakan Pemerintah Kabupaten Takalar berkomitmen menjadikan pemenuhan hak masyarakat sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
“Kami tentu menyambut baik arahan dan dukungan dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memastikan masyarakat Takalar mendapatkan pelayanan dan hak-haknya secara baik,” kata Firdaus.
Menurut dia, pemerintah daerah akan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Firdaus menambahkan, sinergi dengan pemerintah pusat akan terus diperkuat, termasuk dalam mendorong berbagai program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan HAM.
“Harapan kami, Takalar tidak hanya menjadi daerah yang berkembang dari sisi pembangunan, tetapi juga mampu menjadi daerah yang memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap seluruh masyarakat,” ujarnya.
Kunjungan Wamen HAM ke Takalar menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah, Takalar diharapkan mampu menjadi contoh penerapan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan sekaligus memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi. (*)

